Home
Profil Pengadilan
Pengantar Ketua Pengadilan
Profile Pengadilan
Sejarah Pengadilan
Struktur Organisasi
Alamat dan Kontak Pengadilan
Statistik Perkara
Wilayah Yurisdiksi
Tugas dan Fungsi
Peta Google Maps Wilayah Yurisdiksi
Visi dan Misi
Sistem Pengelolaan Pengadilan
E Learning
Yurisprudensi
Rencana Kerja dan Anggaran
Pengawasan dan Kode Etik ASN
Pengawasan dan Kode Etik Panitera
Survey Pelayanan Publik
Agenda Kegiatan Pimpinan
Surat Menyurat Pimpinan
Profil Pegawai
Profil Ketua
Profil Pejabat dan Pegawai
PPNPN
Daftar Nama Para Pimpinan dan Masa Jabatan
Lokasi
Layanan Publik
Informasi Layanan Pengadilan
Jam Kerja Kantor
Kategori Informasi
Standar dan Maklumat Pelayanan
Daftar Nama Pengelola Informasi/PTSP
Fasilitas Publik
Layanan Informasi Publik
Kebijakan dan Peraturan
Kategori Informasi
Prosedur Permohonan Informasi
Tautan Aplikasi
Tautan Link Website
Laporan Pelayanan Informasi Publik
Layanan Permintaan Informasi
Hak Pemohon Informasi
Prosedur Permohonan Informasi
Alur Permohonan Informasi
Formulir Permohonan Informasi
Tata Cara Keberatan
Formulir Pengajuan Keberatan
Biaya Salinan Informasi
Prosedur Keberatan Permintaan Informasi
Laporan Akses Informasi
Regulasi/Aturan
Layanan Pengaduan
Pengaduan
Laporan Rekap Pengaduan
Pengaduan Layanan Publik
Pengawasan
Pedoman Pengawasan
Pengawasan dan Kode Etik Hakim
Pengawasan dan Pendisiplinan
Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
Daftar Nama Pejabat Pengawas
Putusan Majelis Kehormatan Hakim
Prosedur Evakuasi
SOP Pelayanan Publik
Kepaniteraan
Prosedur Berperkara dan Biaya Perkara
Prosedur Tingkat Pertama
Biaya Proses Berperkara
Prosedur Tingkat Banding
Prosedur Kasasi
Prosedur Peninjauan Kembali
Pengambilan Akte Cerai
Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah
Radius Biaya Panggilan
Prosedur Verzet
Statistik Perkara
Statistik Perkara (Dokumen)
Statistik Perkara (SIPP)
Laporan Pengembalian Sisa Panjar Perkara
Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
Layanan Informasi Perkara
Jadwal Sidang
Delegasi
Penggunaan Biaya Perkara
Hak-Hak Para Pencari Keadilan
Hak-Hak Pokok dalam Proses Persidangan
Rincian Hak-Hak Kepaniteraan
Tata Tertib Persidangan
Panggilan Ghaib
E-Court
Pendaftaran Perkara e-Court
Direktori Putusan
Posbakum (Pos Bantuan Hukum)
Prodeo (Berperkara Tanpa Biaya)
Mediasi
Prosedur Mediasi
Daftar Nama dan Foto Mediator
Kesekretariatan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Realisasi PNBP
Statistik Jumlah Pegawai
DIPA
Pengadaan Barang dan Jasa
Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
Daftar Aset dan Inventaris
CALK
Neraca Keuangan
RKAKL
Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Personil dan Keuangan
Data Statistik Kepegawaian
DUK (DAFTAR URUT KEPANGKATAN)
BEZETTING
Dokumen Sakip
Rencana Strategis
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Perjanjian Kinerja (PK)
Rencana Aksi Kinerja
LKJiP
Indikator Kinerja Utama (IKU)
UPT Kesekretariatan
Laporan Harta Kekayaan
LHKPN
LHKASN
Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Informasi Umum
SOP (Standar Operasional Prodesur)
Program Kerja Tahunan
Pengumuman
Lelang Barang dan Jasa
Lowongan Kerja PPNPN
Berita Terkini
Seputar Mahkamah Agung RI
Seputar Badilag MA RI
Publikasi
SKM
SIK
Media Center
Foto Galeri
Arsip Berita
Arsip Penelitian
Arsip MoU
Arsip File Multimedia
Arsip Pengumuman
Tautan Media Sosial
Arsip Artikel
Ucapan Selamat/Duka Cita
Statistik Kunjungan Website
Home
>
Kesekretariatan
>
Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
Selamat Datang di Pengadilan Agama Pangkalpinang Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
Published: Tuesday, 05 January 2021 02:53
|
Written by
Super User
|
Print
|
Email
| Hits: 3807
PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN
A.
PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
1.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
2.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
3.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
4.
Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5.
Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
7
Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
B.
PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI
1.
Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
2.
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
3.
Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
4.
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
5.
Peraturan Pemerintah RI No.101 Th.2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
6.
Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7.
Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
8.
Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
9.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
10.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim
11
Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional
C.
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1.
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2.
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3.
Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4.
Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
5.
Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.
6.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018.
7.
Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga
8.
Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
9.
Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
10.
Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.05/2016 tentang Peruabahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyususnan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
D.
PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI
1.
Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2.
Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.
3.
Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4.
Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
5.
Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
Please ensure Javascript is enabled for purposes of
website accessibility