• Memberikan pelayanan yang cepat dan informasi yang akurat
    Memberikan pelayanan yang cepat dan informasi yang akurat
  • Tahapan Persidangan
    Tahapan Persidangan
  • Kota Pangkalpinang
    Kota Pangkalpinang

    Pangkalpinang, Pintu Gerbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
    Pangkalpinang, Gateway Province of Bangka Belitung Islands  

  • Toleransi Beragama
    Toleransi Beragama

    Bersatu Dalam Keragaman Tradisi, Budaya dan Agama
    United In Diversity of Tradition, Culture and Religion

  • Nganggung
    Nganggung

    Kebersamaan Dalam Tradisi Nganggung
    Unity in Nganggung Tradition

  • Rumah Panggung
    Rumah Panggung

    Galeri Rumah Tradisional Masyarakat Bangka
    Traditional House of Peoples Bangka

  • Tarian Budaya
    Tarian Budaya

    Tari Tradisional di Kota Pangkalpinang
    Traditional Dance in Pangkalpinang

  • Pangkalpinang Malam
    Pangkalpinang Malam

    Suasana Malam Kota Pangkalpinang, Tenang dan Menyenangkan
    Atmosphere Night in Pangkalpinang City, Quiet and Fun

  • Sejarah Timah
    Sejarah Timah

    Museum Timah,sejarah perekonomian Kota Pangkalpinang
    Tin Museum, economic history of Pangkalpinang city

 
Indonesian Arabic Chinese (Traditional) Dutch English French German Greek Japanese Portuguese Russian Spanish Turkish Ukrainian

Pengadilan HAM Perlu dibenahi

Print
Category: Berita
Published on 12 May 2016
Written by Administrator Hits: 809

Pengadilan HAM di Indonesia Perlu Dibenahi
sumber: Suara Pembaruan

(Jakarta - Suara Pembaruan) : Pengadilan HAM di Indonesia tidak bisa diharapkan menegakkan keadilan dalam kasus pelanggaram HAM.Sebab ,Undang-Undang No.26/2000 tentang Pengadilan HAM banyak sekali kelemahannya.Untuk itu,UU tersebut harus direvisi.

Demikian dikatakan Hakim ad hoc Pengadilan HAM ,Rudi Rizki ,dalam diskusi "Kehidupan Bernegara dalam persepektif HAM", dikampus Universitas Krisnadwipayana(Unris),Jakarta ,Sabtu(5/3).

Tampil sebagai pembicara lainnya dalam diskusi yang diikuti ratusan peserta itu adalah staf dari Departemen Hukum dan HAM ,Dr.Ir.Adhi Santika MS,dan anggota Komnas HAM,Dr.Syafrudin Bahar.

Dikatakan Rudi ,beberapa kelemahan UU No.26/2000 adalah definisi tentang pelanggaran berat tidak jelas ,tidak memasukkan penjahat/kejahatn perang ,dan tidak memakai asas minimum.

"Asas minimum ini penting supaya hakim tidak ragu dan mudah dipengaruhi ,"kata dia. Ia menggatakan ,selain UU yang mendasari tidak jelas ,kata dia ada sejumlah kelemahan lain pengadilan HAM di Indonesia.Pertama,hakim-hakim pengadilan ad hoc HAM ini tidak dijamin keamanannya .Sebagai contoh,kata dia,ketika mereka mengadili kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur di pegadilan Negeri Jakarta Pusat.

 

Di mana setiap siding berlangsung,ratusan TNI AD(Kopassus)hadir dengan memakai seragam lengkap dan sebagian dari mereka membawa senjata api.

Bahkan ,menjelang putusan ,kata Rudi,ada tentara yang mengancam hakim."Ini sungguh mengerikan,sementara kita tidak mempuyai pegawal,"Kata dia.

Kedua ,kualitas hakim dan jaksa ,khususnya dalam pengadilan HAM masih kurang,Ketiga,pengadilan HAM belum mempuyai hokum acara sendiri.

"Yang kita pakai selama ini adalah KUHAP.Keempat,pengadilan HAM belum mempuyai kantor sidang sendiri.

Ia mengatakan ,idealnya pengadilan HAM ini harus mempuyai hukum acara sendiri .Selain itu harus mempuyai kantor sidang sendiri.

"Pengaturan ruang sidangnya harus berbeda dengan pengadilan biasa ,terutama dalam hal keamanan hakim," kata dia. Berdasarkan kelemahan-kelemahan itulah ,kata dia maka jangan heran hampir semua putusan pengadilan HAM di Indonesia atas pelanggaran yang terjadi Indonesia ,tidak membuat masyarakat puas,terutama masyarakat dunia.

"Pengadilan HAM kita terpuruk didunia .Jadi tidak ada salahnya kalau Amerika membentuk komisi ahli untuk mengadili pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur,"Kata dia.

Ditegaskan Rudi,banyak kekuranggan UU No.26/2000 karena UU itu dibuat tergesa-gesa.Selain itu ,UU itu dibuat dengan setengah hati .Artinya ,tidak ada niat baik dari pembuat UU untuk menuntaskan masalah HAM di Indonesia.

Reaktif

Sementara Adhi Santika mengatakan kebanyakan UU di Indonesia ,terutama UU No.26/2000 itu bersifat reaktif.Artinya ,setelah ada peristiwa atau pelanggaran HAM,baru dibuat UU.Akibatnya,UU dibuat banyak dipengaruhi oleh mereka yang terlibat dalam pelanggaran HAM atau pelanggaran lainnya.

"Idealnya UU dibuat bersifat antisipatif," kata dia. Rudi melanjutkan ,memang umumnya di negara-negara transisi menuju demokrasi UU mengenai HAM atau pengadilan HAM yang dibuat pasti tidak lengkap ,banyak kelemahan.Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh mereka yang terlibat dalam kejahatan masa lalu.

"Ada 22 negara transisi menuju demokrasi yang UU tentang HAM atau pengadilan HAM-nya tidak jelas seperti kita,"kata dia.

Syaafrudin Bahar mengatakan ,banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia dikarenakan hukumnya lemah,juga karena pengaruh budaya.

Pengaruh budaya ,kata dia,terutama kekerasan terhadap perempuan .Ia mengatakan ,perempuan tidak dilibatkan dalam banyak hal,seperti mengenyam penidikan danpengambilan keputusan .Ini merupakan pelanggaran HAM.(E-8)