• Memberikan pelayanan yang cepat dan informasi yang akurat
    Memberikan pelayanan yang cepat dan informasi yang akurat
  • Tahapan Persidangan
    Tahapan Persidangan
  • Kota Pangkalpinang
    Kota Pangkalpinang

    Pangkalpinang, Pintu Gerbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
    Pangkalpinang, Gateway Province of Bangka Belitung Islands  

  • Toleransi Beragama
    Toleransi Beragama

    Bersatu Dalam Keragaman Tradisi, Budaya dan Agama
    United In Diversity of Tradition, Culture and Religion

  • Nganggung
    Nganggung

    Kebersamaan Dalam Tradisi Nganggung
    Unity in Nganggung Tradition

  • Rumah Panggung
    Rumah Panggung

    Galeri Rumah Tradisional Masyarakat Bangka
    Traditional House of Peoples Bangka

  • Tarian Budaya
    Tarian Budaya

    Tari Tradisional di Kota Pangkalpinang
    Traditional Dance in Pangkalpinang

  • Pangkalpinang Malam
    Pangkalpinang Malam

    Suasana Malam Kota Pangkalpinang, Tenang dan Menyenangkan
    Atmosphere Night in Pangkalpinang City, Quiet and Fun

  • Sejarah Timah
    Sejarah Timah

    Museum Timah,sejarah perekonomian Kota Pangkalpinang
    Tin Museum, economic history of Pangkalpinang city

 
Indonesian Arabic Chinese (Traditional) Dutch English French German Greek Japanese Portuguese Russian Spanish Turkish Ukrainian

Cerai Talak

Print
Category: Info
Published on 10 May 2016
Written by Administrator Hits: 462

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya :
 

1.

a.

Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989);

 

b.

Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);

 

c.

Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

2.

Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah :

 

a.

Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);

 

b.

Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);

 

c.

Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989);

 

d.

Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).

3.

Permohonan tersebut memuat :

 

a.

Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

 

b.

Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);

 

c.

Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

4.

Permohonan soal penguasan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989).

5.

Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).