• Memberikan pelayanan yang cepat dan informasi yang akurat
    Memberikan pelayanan yang cepat dan informasi yang akurat
  • Tahapan Persidangan
    Tahapan Persidangan
  • Kota Pangkalpinang
    Kota Pangkalpinang

    Pangkalpinang, Pintu Gerbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
    Pangkalpinang, Gateway Province of Bangka Belitung Islands  

  • Toleransi Beragama
    Toleransi Beragama

    Bersatu Dalam Keragaman Tradisi, Budaya dan Agama
    United In Diversity of Tradition, Culture and Religion

  • Nganggung
    Nganggung

    Kebersamaan Dalam Tradisi Nganggung
    Unity in Nganggung Tradition

  • Rumah Panggung
    Rumah Panggung

    Galeri Rumah Tradisional Masyarakat Bangka
    Traditional House of Peoples Bangka

  • Tarian Budaya
    Tarian Budaya

    Tari Tradisional di Kota Pangkalpinang
    Traditional Dance in Pangkalpinang

  • Pangkalpinang Malam
    Pangkalpinang Malam

    Suasana Malam Kota Pangkalpinang, Tenang dan Menyenangkan
    Atmosphere Night in Pangkalpinang City, Quiet and Fun

  • Sejarah Timah
    Sejarah Timah

    Museum Timah,sejarah perekonomian Kota Pangkalpinang
    Tin Museum, economic history of Pangkalpinang city

 
Indonesian Arabic Chinese (Traditional) Dutch English French German Greek Japanese Portuguese Russian Spanish Turkish Ukrainian

tupoksi

Print
Category: Artikel
Published on 09 May 2016
Written by Administrator Hits: 1038

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

I.      Tugas pokok Peradilan Agama

  1. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menuangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.
  2. Menerima perkara yang diajukan kepadanya, berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi peradilan, sejak prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, register perkara, laporan perkara dan sampai kearsipan perkara sesuai KMA No. KMA/001/SK I/1991.
  3. Memeriksa dan memutus perkara, diatur sebagaimana Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum dan ketentuan acara yang tercantum dalam Undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide pasal 54 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang no. 3 tahun 2006)
  4. Menyelesaikan perkara (yang telah diputus) merupakan eksekusi putusan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata tentang eksekusi putusan.

 

        II.     Fungsi Peradilan Agama    

  1. Fungsi mengadili (yudicial power) menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan orang-orang Islam kepadanya.
  2. Fungsi mengawasi : mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan   peradilan agar terlaksana dengan seksama dan sewajarnya
  3. Fungsi mengatur : mengatur pelaksanaan tugas struktural, fungsional dan pegawai Peradilan Agama supaya terlaksana dengan sebaik-baiknya efektif dan efisien serta produktif
  4. Fungsi memberi nasehat, memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada pemerintah di daerah hukumnya ; APABILA DIMINTA (pasal 52 ayat (1) )
  5. Fungsi administrasi : menyelenggarakan administrasi, baik administrasi peradilan, administarsi umum keuangan, kepegawaian dan perlengkapan, sarana dan parasarana Peradilan.