• Memberikan pelayanan yang cepat dan informasi yang akurat
    Memberikan pelayanan yang cepat dan informasi yang akurat
  • Tahapan Persidangan
    Tahapan Persidangan
  • Kota Pangkalpinang
    Kota Pangkalpinang

    Pangkalpinang, Pintu Gerbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
    Pangkalpinang, Gateway Province of Bangka Belitung Islands  

  • Toleransi Beragama
    Toleransi Beragama

    Bersatu Dalam Keragaman Tradisi, Budaya dan Agama
    United In Diversity of Tradition, Culture and Religion

  • Nganggung
    Nganggung

    Kebersamaan Dalam Tradisi Nganggung
    Unity in Nganggung Tradition

  • Rumah Panggung
    Rumah Panggung

    Galeri Rumah Tradisional Masyarakat Bangka
    Traditional House of Peoples Bangka

  • Tarian Budaya
    Tarian Budaya

    Tari Tradisional di Kota Pangkalpinang
    Traditional Dance in Pangkalpinang

  • Pangkalpinang Malam
    Pangkalpinang Malam

    Suasana Malam Kota Pangkalpinang, Tenang dan Menyenangkan
    Atmosphere Night in Pangkalpinang City, Quiet and Fun

  • Sejarah Timah
    Sejarah Timah

    Museum Timah,sejarah perekonomian Kota Pangkalpinang
    Tin Museum, economic history of Pangkalpinang city

 
Indonesian Arabic Chinese (Traditional) Dutch English French German Greek Japanese Portuguese Russian Spanish Turkish Ukrainian

link3

Print
Category: Artikel
Published on 10 May 2016
Written by Administrator Hits: 12645

TEMPAT PENGAJUAN PERKARA

Untuk memudahkan siapa, kemana, dan dasar hukumnya apa sebuah permohonan dan/atau gugatan yang menjadi kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama diajukan, berpatokan pada :

1. Perkara Cerai Talak

Diajukan oleh Suami ke Pengadilan Agama tempat kediaman istri, kecuali dalam hal :

  • Istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ijin suami. (Pasal 66 (2) UU No. 7 Tahun 1 989).
  • Istri di Iuar negeri (Pasal 66 (3) UU No. 7 Tahun 1989).
  • Istri tidak diketahui tempat tinggalnya, maka diajukan ditempat tinggal suami (Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989).
  • Suami istri di luar negeri maka diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau dimana dulu perkawinan dilangsungkan. Pasal 66 (4) UU No. 7 Tahun 1989).

2. Perkara Cerai Gugat

Diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama tempat kediaman istri, kecuali dalam hal :

  • Istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami ( Pasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 1 989).
  • Suami bertempat kediaman di luar negeri, gugatan tetap diajukan di tempat kediaman istri (Pasal 73 (2) UU No. 7 Tahun 1989).
  • Suami istri bertempat kediaman di Iuar negeri, gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau di mana dulu perkawinan dilangsungkan. (Pasal 73 (3) UU No. 7 Tahun 1989).

3. Perkara Ijin Poligami

Diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama tempat tinggal suami. (Pasal 4 (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

4.Perkara Ijin Kawin Kurang dari 21 Tahun

Diajukan oleh calon mempelai yang bersangkutan ke Pengadilan Agama tempat kediaman pemohon. (Pasal 6 (5) UU No. 1 Tahun 1 974 Tentang Perkawinan).

5. Perkara Dispensasi Kawin di bawah Umur

Diajukan oleh orang tua calon mempelai yang bersangkutan ke Pengadilan Agama tempat kediaman pemohon ( Pasal 7 (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ).

6. Perkara Pencegahan Kawin

Diajukan oleh keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah/ saudara/ wali nikah/ wali pengampu/ pihak yang berkepentingan/ pejabat yang ditunjuk/ suami/ istri dari calon mempelai -- ke Pengadilan Agama wilayah KUA di mana akan dilangsungkan perkawinan. (Pasal 14 (1), Pasal 1 5, 16 dan 17 (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

7. Perkara Penolakan Kawin oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN)

Diajukan oleh mempelai yang bersangkutan ke Pengad Agama di wilayah dimana perkawinan akan dilangsungk (Pasal 21 (3) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

8.Perkara Sengketa Pinangan

Diajukan oleh calon mempelai atau orang tuanya ke Pengadi Agama di wilayah KUA yang bersangkutan. (Pasal 11 s/d Kompilasi Hukum Islam).

9.Perkara Itsbat Nikah

Diajukan oleh suami atau istri/ keluarga dalam garis lurus atas dan kebawah/ pihak yang berkepentingan - Pengadilan Agama di mana suami/ istri bertempat tinggal a tempat di mana perkawinan dilangsungkan. (Pasal 64 UU Nc Tahun 1 974 Tentang Perkawinan).

10. Perkara Pembatalan Perkawinan

Diajukan oleh keluarga dalam garis lurus ke atas dari sui atau istri/ pejabat yang berwenang / pejabat yang ditunji suami atau istri dari salah satu mempelai/ jaksa --Pengadilan Agama di wilayah: PPN perkawit dilangsungkan, suami istri, suami / istri. (Pasal 23 dan 24 No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

11. Perkara Kelalaian Atas Kewajiban Suami/ Istri

Diajukan oleh suami atau istri yang bersangkutan Pengadilan Agama tempat kediaman tergugat. (Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

12. Perkara Harta Bersama

Diajukan oleh suami atau istri ke Pengadilan Agama tern kediaman tergugat, kecuali jika digabung dengan perk perceraian. (Pasal 1 16 HIR, Pasal 66 (5) dan Pasal 86 (1) No. 7 Tahun 1 989).

13.Perkara Penguasaan Anak

Diajukan oleh suami atau istri ke Pengadilan Agama tempat kediaman tergugat, kecuali apabila digabung dengan perkara perceraian. (Pasal 116 HIR, Pasal 66 (5) , Pasal 86 (1) UU No. 7 Tahun 1989, dan Pasal 41 (a) UU No. 1 Tahun 1974).

14. Perkara Pengangkatan Anak

Diajukan oleh orang tua (suami istri) yang mengangkat ke Pengadilan Agama tempat kediaman pemohon. (Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam).

15.Perkara Kewajiban Suami Terhadap Bekas Istri

Diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama penggugat (istri) bertempat tinggal. (Pasal 41 (a) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

16.Perkara Sah tidaknya Anak

Diajukan oleh suami atau pihak yang berkepentingan ke Pengadilan Agama anak dilahirkan atau dimana anak itu berada. (Pasal 44 (2) UU No. 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

17.Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

Diajukan oleh ayah atau ibu dari anak tersebut atau walinya / keluarga dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung / pejabat yang berwenang -- ke Pengadilan Agama tergugat bertempat tinggal / di mana anak itu berada. (Pasal 49 (1) UU No. 1 Tahun 1 974 Tentang Perkawinan).

18. Perkara Pencabutan Kekuasaan Wali

Sebagaimana Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua. (Pasal 53 (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

19.Perkara Penunjukan Wali

Sebagaimana Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua (Pasal 53 (1) UU No. 1 Tahun 1 974 tentang Perkawinan).

20. Perkara Penunjukan Wall oleh Pengadilan Karena Orang 1 Yang Mati Tidak Menunjuk atau Wasiat.

Diajukan oleh keluarga dalam garis lurus ke atas / saudi kandung / pejabat yang berwenang -- ke Pengadilan Aga' tergugat bertempat tinggal atau dimana anak itu berar (Pasal 5 (1) UU No. 1 Tahun 1 974 Tentang Perkawinan).

21.Perkara Ganti Rugi Atas Kelalaian Wali

Diajukan oleh keluarga dalam garis lurus ke atas / saudh kandung / pejabat yang berwenang -- ke Pengadilan Aga' tergugat bertempat tinggal. (Pasal 54 UU No. 1 Tahun 19 Tentang Perkawinan).

22. Perkara Penetapan Asal Usul Anak

Diajukan oleh keluarga dalam garis lurus ke atas / saudh kandung / pejabat yang berwenang -- ke Pengadilan Agar di mana anak itu berada atau dilahirkan. (Pasal 55 UU No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

23. Perkara Pembagian Harta Waris

Diajukan oleh ahli waris yang berkepentingan ke Pengadil Agama dimana tergugat atau di mana benda itu berac (Pasal 118 HIR).

24. Perkara Sengketa Wakaf

Diajukan oleh nadzir/ wakif/ pejabat yang berwenang/ a waris wakif - ke Pengadilan Agama di mana benda wakaf berada. (Pasal 12 PP No. 28 Tahun 1 977.

25.Perkara Sengketa Hibah

Diajukan oleh suami / istri / ahli waris orang yang hibah--Pengadilan Agama dimana benda itu berada atau di temr tinggal tergugat. (Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tenta Peradilan Agama jo Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam).

26.Perkara Sengketa Wasiat

Diajukan oleh suami/ istri pewasiat/ ahli waris -- ke Pengadilan Agama dimana benda tersebut berada atau di tempat tinggal tergugat. (Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama).

27. Perkara Adlolnya Wall

Diajukan oleh mempelai yang bersangkutan ke Pengadilan Agama dimana pemohon bertempat tinggal. (Pasal 2 PMA No. 2 Tahun 1987).

28. Perkara Sengketa Rujuk

Diajukan oleh suami-istri/keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah ke Pengadilan Agama dimana suami-istri bertempat tinggal atau tempat rujuk dilakukan. (Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam).

29.Perkara Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua

Diajukan oleh orang tua yang bersangkutan ke Pengadilan Agama dimana tergugat bertempat tinggal. (Pasal 46 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

30. Perkara Penolakan Perkawinan Campuran Oleh PPN

Diajukan oleh calon mempelai ke Pengadilan Agama dimana PPN berada. (Pasal 60 (3) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

31. Perkara Ibu Turut Memikul Kewajiban atas Pemeliharaan Anak

Diajukan oleh suami / walinya ke Pengadilan Agama di mana tergugat bertempat tinggal. (Pasal 118 HIR jo. Pasal 41 (b) UU No. 1 Tahun 1 974 Tentang Perkawinan).

32. Perkara Penguasaan Anak, Nafkah Anak, Nafkah Istri dan Harta Bersama Suami Istri.

Diajukan oleh suami/istri diajukan ke Pengadilan Agama dimana penggugat / termohon bertempat tinggal. (Pasal 66 (1) UU No. 7 Tahun 1989).